Kategori: Berita

Heboh dan cetar membahana adalah nuansa hati yang saya rasakan sebagai juri lomba kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dengan menggunakan platform virtual meeting Zoom. Lomba ini diikuti oleh 76 kelompok dan Sub-Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) BKKBN Jawa Barat berupaya sekuat tenaga melakukan seleksi hingga muncul 28 nominator. Melihat tingginya minat peserta membuat kita yakin bahwa Pandemi COVID-19 tidak melumpuhkan semangat dan kreatifitas. Juri lomba kelompok UPPKS ada tiga orang yang  mewakili akademisi (Bapak Dr. Asep Dedy Sutrisno – Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Univ. Pasundan), praktisi media (Asep Novian – YK Mark)  dan saya sendiri mewakili NGO dengan fokus pada substansi Bangga Kencana.  Dr. Asep menilai aspek kinerja kelompok dengan menilai lima indikator (mutu produk, food safety, ekonomi, sumber daya manusia dan pasar).  Praktisi media, Eka Novian menggunakan tiga indikator (konsep, visual dan engagement) untuk menilai aspek media sosial. Sementara saya sendiri menilai aspek pemberdayaan dengan lima indikator meliputi dampak ekonomi, dampak non-ekonomi, manajemen konflik, pemanfaatan bahan lokal dan inisiatif green production dan penerapan tata kelola atau SOP sederhana).

Penjurian lomba UPPKS melalui virtual meeting (VM) dengan platform Zoom baru pertama pertama kali diselenggarakan oleh BKKBN.  Media sosial menjadi media untuk menjaring peserta lomba sekaligus memantau traffic penggunaan media sosial untuk kebutuhan branding dan marketing yang dilakukan oleh peserta dalam memasarkan produk usaha yang dilombakan.  Ini sebuah terobosan dan pintu masuk untuk pembelajaran yang luar biasa. Peserta dapat mendaftar langsung, tanpa dinominasikan oleh dinas KB tingkat kabupaten/kota ataupun Petugas Keluarga Berencana (PKB) atau Tenaga Penggerak Desa (TPD). Saat wawancara, PKB dan TPD hadir mendampingi selama proses berlangsung sejak jam 08.00 sampai 18.00 WIB. Saya yakin banyak peserta yang merasa terpaksa karena ketidakpahaman akan teknologi atau kurang percaya diri. Bahkan saya mendengar ada satu dua dinas kabupaten yang merajuk pada jajaran pimpinan di BKKBN Jawa Barat. Pada akhirnya, peserta memahami proses dan dinamika penilaian. Mereka mempersiapkan diri untuk merespon pertanyaan juri. Sebagai juri, saya misalnya, menggunakan teknik bercerita karena saya diamanati menilai inti atau spirit UPPKS. Peserta, tanpa saya tanya, mereka sudah siap bercerita mengenai aktivitas kelompok  mereka terkait usaha kuliner dan non-kuliner yang menjadi kebanggannya. Saya sangat concern tentang bagaimana UPPKS ini mampu menggagas pemberdayaan melalui cerita keseharian. Dari situ saya dapat melihat aspek non-ekonomi yang muncul dan sungguh memberdayakan. Saya meminta peserta mendongeng tentang kelompok mereka dan seberapa hebat dan bermanfaatnya kelompok yang mereka bentuk. Di benak saya sudah ada semacam check list lima indikator yang ingin saya lihat.

Jika meminjam perspektif Partisipasi Publik milik kawan-kawan IAP2 (International Association of Public Participation) Indonesia, proses Lomba Kelompok UPPKS ini sudah mencoba untuk menerapkan salah satu spektrum Partisipasi Publik, yaitu to involve (pelibatan). Spektrum ini menerangkan bahwa masukan publik yang diperoleh dari pelibatan/to involve dapat menjadi masukan berharga untuk dapat dipertimbangkan dan dapat mempengaruhi keputusan (dalam hal ini BKKBN Lomba UPPKS dipandang sebagai cara BKKBN melibatkan sekaligus menampung masukan publik, dalam hal ini kader PKK dan kader posyandu,  agar BKKBN dapat mempertimbangkan cara memaksimalkan peran dan kontribusi  mereka melalui keputusann yang akan diambil. Melalui Lomba UPPKS ini, para kader PKK dan kader posyandu telah memperlihatkan kontribusi pada perekonomian keluarga dan lingkungan sekitarnya melalui pembentukan usaha-usaha kecil. Kontribusi ini tentunya menjadi nilai tambah, bahwa selain berperan menjadi kader pada umumnya, mereka juga berperan dalam perekonomian dan kesejahteraan keluarga. Spektum to involve ini adalah spektrum ketiga dari lima Spektrum Partisipasi Publik IAP2.

Salut pada BKKBN Jawa Barat. Selamat memasuki era baru UPPKS Generasi 4.0 yang kental dengan pemanfaatan media sosial oleh generasi milenial. Selamat Hari Keluarga Nasional 2020!

Wiwin Winarni Pamungkas
PLKB Internasional-Penggiat Pemberdayaan Masyarakat
Anggota IPKB dan KKI Jawa Barat
Direktur Perkumpulan Indonesia Kompete

Jakarta, 23 Juli 2020 – Dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) dan Association of Public Participation (IAP2) Indonesia menyerukan pentingnya partisipasi anak dan kaum muda, calon pemimpin masa depan, dalam mencapai tujuan pembangunan Indonesia pada kamis (23/7). Webinar diikuti oleh lebih dari 60 kaum muda dari seluruh Indonesia.

Sebagai generasi penerus bangsa, suara kaum muda penting untuk didengar dan dipertimbangkan. Termasuk dalam mengembangkan kebijakan dan program pembangunan yang akan berdampak pada kehidupan mereka saat ini dan di masa depan. Sudah ada inisaitif pelibatan kaum muda dalam pembangunan walau ruang partisipasi belum sepenuhnya bermakna.

Partisipasi kaum muda bermakna adalah kondisi yang memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk berpartisipasi secara setara dengan orang dewasa atau bekerja secara mandiri tanpa pengaruh orang dewasa dalam pengambilan keputusan. Partisipasi bermakna dapat terjadi di berbagai tingkatan, dari tingkat keluarga, komunitas, organisasi, pemerintahan, dan sebagainya. Komponen dasar dari partisipasi kaum muda yang bermakna diantaranya kebebasan dalam memilih informasi, kuasa dalam pengambilan keputusan, suara yang didengarkan dan tanggung jawab.

“Plan Indonesia terus berupaya mendorong partisipasi anak dan kaum muda yang bermakna dalam proses pembuatan strategi maupun berdialog dengan para pemangku kepentingan.” tegas Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif, Yayasan Plan International Indonesia.

Melalui webinar ini, Plan Indonesia dan IAP2 mendorong komitmen pemerintah untuk melibatkan anak dan kaum muda dalam pembuatan kebijakan. Pada acara ini, suara kaum muda diwakilkan oleh Isabella Veronica, Youth Advisory Panel UNFPA dan Anita, aktivis muda asal Rembang Jawa Tengah sebagai panelis. Sedangkan panelis pembuat kebijakan diwakilkan oleh Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Muhamad Farhan, anggota Komisi 1 DPR-RI turut berbicara tentang pentingnya kaum muda terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. “Saat kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur atau sanitasi lingkungan efektif adalah dampak dari kebijakan publik, maka kita sadar bahwa pilihan kebijakan publik sangat vital bagi kehidupan. Sehingga saatnya anak muda tidak cuma “kenal” dunia, tapi juga “melek” pada kebijakan yang menjadikan dunia a better place.” tambah Farhan.

“Saat berbicara partisipasi anak dan anak muda, akan lebih bermakna saat anak dan kaum muda tersebut memahami bahwa mereka memiliki ruang untuk memberikan dampak positif pada proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan” ujar Aldi Muhammad Alizar, chairperson IAP2 Indonesia.

Anak dan kaum muda memiliki solusi dan inovasi untuk berkontribusi terhadap upaya intervensi  berbagai macam isu sosial dan pembangunan. Pelibatan anak dan kaum muda bermakna dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan terhadap isu yang langsung berdampak terhadap mereka akan mempertajam arah kebijakan danstrategi dalam merespons situasi, kebutuhan, kepentingan anak dan kaum muda, sehingga implementasinya tepat sasaran.

(***)

Sekilas Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia)

Plan International bekerja di Indonesia sejak 2 September 1969, berdasarkan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Republik Indonesia. Pada 15 Juni 2017, Yayasan Plan International Indonesia telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Plan Indonesia didirikan untuk menjangkau lebih banyak anak dan anak perempuan di Indonesia, dan memberikan dampak pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan jangka panjang dan penggalangan sumber daya yang lebih luas. Informasi lebih lanjut: https://plan-international.or.id

Sekilas Plan International

Plan International adalah organisasi pengembangan masyarakat dan kemanusiaan internasional yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan kesetaraan anak perempuan. Kami memperjuangkan sebuah dunia yang adil untuk pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan, bekerja bersama anak, kaum muda, masyarakat dan mitra. Plan International bekerja bersama anak-anak, kaum muda dan masyarakat untuk mengatasi akar masalah diskriminasi terhadap perempuan, ekslusi dan kerentanan. Dengan capaian, pengalaman dan pengetahuan, Plan International mendorong perubahan dalam praktek dan kebijakan tingkat lokal, nasional dan global.

Plan International tidak berafiliasi dengan agama, organisasi politik atau pemerintahan tertentu. Lebih dari 80 tahun, Plan International membangun kemitraan yang kuat untuk hak anak. Saat ini kami bekerja di lebih dari 70 negara. Informasi lebih lanjut: https://plan-international.org

Sekilas IAP2 Indonesia

IAP2 (International Association for Public Participation) – Asosiasi Internasional untuk Partisipasi Publik, didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1990, adalah organisasi internasional terkemuka memajukan praktek partisipasi publik. Partisipasi publik berarti melibatkan mereka yang terkena dampak akibat sebuah atau beberapa keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini kemudian mendorong keputusan yang berkelanjutan dengan menyediakan peserta informasi yang mereka butuhkan dan wadah untuk terlibat dalam cara yang berarti, dan berkomunikasi dengan mereka untuk dapat masukan mereka mempengaruhi keputusan. Di Indonesia, IAP2 Indonesia sudah diinisiasi sejak awal tahun 2011.

Anwar Muhammad Foundation – Pandemi COVID-19 ternyata memberikan masalah yang kompleks bagi generasi muda. Demikian pernyataan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam laporan berjudul “ILO Monitor: COVID-19 and The World of Work, Fourth Edition”, atau Monitor ILO: COVID-19 dan Dunia Kerja, Edisi Keempat. Masalah tersebut terdiri dari kehilangan kesempatan kerja, mengganggu proses mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan keterampilan tertentu dan menghambat para generasi muda yang sedang berusaha untuk masuk dunia kerja atau berpindah pekerjaan.

Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi Indonesia yang pada tahun 2020 ini sedang mengawali dominasi Bonus Demografi dalam pembangunan. Bonus Demografi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan lonjakan usia produktif (15-64) yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020-2045 oleh SUPAS (Sensus Penduduk Antar Sensus) 2015. Lonjakan ini dikatakan sebagai modal sosial dalam percepatan pembangunan di Indonesia.

Baca Juga: Menyambut Indonesia Menjadi Ladang Investasi Berkelanjutan

Wabah Corona memang di luar perhitungan perencanaan pembangunan negara manapun di dunia. Bencana non-alam ini menyerang dengan tiba-tiba saat Indonesia sedang berangsur bergerak setelah gonjang-ganjing Pemilu 2019 yang membuat pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Dalam postur anggaran belanja negara, selalu tersedia anggaran belanja tak terduga, seperti bencana, namun prosentasenya tidak banyak. Khusus untuk pandemi ini, kemudian pemerintah merespon dengan penerbitan peraturan realokasi dan reprogramming anggaran agar pemerintah daerah memiliki anggaran untuk penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing.

Baca Juga: Siap Mengawal Integrasi Isu Iklim dalam Parlemen

Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan solusi dari situasi kompleks yang dihadapi oleh anak muda tadi? Dari laporan Monitor ILO edisi keempat,  rekomendasi yang dapat mendukung anak muda agar keluar dari situasi tersebut adalah kebijakan pemerintah yang mendukung adanya program padat karya bagi anak muda, sambil memastikan anak muda agar dapat masuk ke lapangan kerja serta memperoleh pelatihan ketrampilan khusus. ILO sendiri sebagai organisasi dunia yang memusatkan perhatiannya pada isu ketenagakerjaan, pada akhir laporan mengingatkan ILO akan terus menegakkan empat pilar dasarnya dalam melakukan monitoring ini, yaitu mendorong perekonomian dan ketenagakerjaan,  mendukung perusahaan, pekerjaan dan pendapatan,  melindungi pekerja di tempat kerja,  dan mengandalkan dialog sosial untuk solusi.

Baca Juga: 7 Manfaat Sebagai Presidensi G20 Bagi Indonesia dan Dunia

Dari perspektif Partisipasi Publik, pilar terakhir ILO: mengandalkan dialog sosial untuk solusi, sejalan dengan Core Value (Nilai Dasar)  Partisipasi Publik IAP2, yaitu nilai dasar pertama: Partisipasi Publik memiliki keyakinan bahwa mereka yang terdampak oleh sebuah keputusan memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Nilai dasar ini meyakini bahwa partisipasi anak muda dalam pengambilan keputusan akan secara signifikan memberikan kontribusi yang efektif untuk mencari solusi pada situasi yang muncul akibat pandemi COVID-19.

Dasar pemikiran inilah yang menjadi landasan IAP2 Indonesia berkolaborasi  dengan Plan Indonesia dalam penyelenggaraan webinar dengan tema “Pentingnya Partisipasi Anak dan Kaum Muda yang Bermakna dalam Pengambilan Keputusan dan Pembuatan Kebijakan” pada tanggal 23 Juli 2020  kemarin, dan bertepatan dengan Hari Anak Nasional (HAN) 2020.  Melalui webinar ini, baik IAP2 Indonesia dan Plan Indonesia mengemuka beberapa pandangan efektif dan aplikatif yang dapat mendukung partisipasi anak muda dalam ranah kebijakan. Nantikan artikel edisi selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut isi pandangan tersebut.