Anwar Muhammad Foundation –Kenyataan bahwa bumi terkena dampak perubahan iklim dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat ditafikkan lagi. Seluruh sektor pun telah merasakan kerugian yang disebabkan oleh perubahan iklim. Saat ini, berbagai pihak berupaya untuk bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak akibat fenomena ini, tidak terkecuali Indonesia.
AMF dalam Pembiayaan Publik Berbasis Isu Perubahan Iklim
(sumber foto: Dokumen AMF)
Saat ini, Anwar Muhammad Foundation (AMF) diamanahkan untuk membersamai UNDP Indonesia dalam mengembangkan Innovative Financing Lab. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pembiayaan yang dapat menutup kesenjangan pembiayaan SDGs (Sustainable Development Goals). Untuk mewujudkan hal tersebut, didesain instrumen-instrumen pembiayaan yang inovatif dan hijau.
AMF akan membantu dalam penyusunan Climate Finance Handbook, Circular Economy Adjusted Modules, serta Islamic Blended Financing Models. Namun, dalam menyusun output-output ini, tidak lupa dipertimbangkan isu kesetaraan gender dan inklusi sosial. Hal ini didasari pada dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan jauh lebih besar. Maka diperlukan integrasi isu Gender Equality and Social Inclusion (GESI) dalam penyelenggaraan proyek.
Memperkuat Kapasitas Parlemen dalam Pembiayaan Publik
(sumber foto: Dokumen AMF)
Dalam pembiayaan publik yang mengarusutamakan isu iklim, peran parlemen sangat penting. Hal ini karena parlemen merupakan perwakilan masyarakat yang harus bisa mewakilkan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Selain itu, parlemen juga menjadi pengawas pemerintah dalam menjalankan target-target penanganan perubahan iklim di Indonesia.
Sebagai salah satu metode mengikutsertakan parlemen dalam proyek ini, dilakukan kick-off meeting. Pertemuan ini diselenggarakan pada 2 Juni 2022 secara hybrid. Pertemuan offline diadakan di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat. Beberapa tamu undangan dan peserta yang tidak bisa hadir secara langsung dapat tetap mengikuti pertemuan melalui platform virtual.
Baca Juga: Model Bisnis Sirkular: Optimalisasi, Sinergi, dan Sufisiensi
Acara dibuka oleh Pak M. Didi Herdiana, Head of Innovative Financing Lab, UNDP Indonesia. Beliau mengingatkan betapa perubahan iklim memberikan dampak buruk di berbagai sektor di Indonesia. Beliau juga memaparkan materi dalam sesi presentasi. Dijelaskan bahwa UNDP telah melakukan banyak upaya untuk mendorong komitmen nasional dalam menangani perubahan iklim tersebut. Di samping itu, pentingnya keterlibatan parlemen juga menjadi poin penting dalam presentasi Pak Didi.
Setelah itu, dilakukan presentasi oleh AMF yang diwakili oleh Pak Aldi M. Alizar selaku Chairman. Peran NGO (Non-Governmental Organization), termasuk AMF, merupakan salah satu 5 poin prioritas kebijakan perubahan iklim. Hal ini berarti keikutsertaan AMF yang telah berkiprah banyak dalam isu keberlanjutan dan sosial sangat diperlukan.
Terdapat 3 penanggap yang merupakan ahli di bidang masing-masing. Terdapat Pak Joko Tri Haryanto dari Kementerian Keuangan. Beliau memberikan highlight pada perubahan paradigma yang sebelumnya menyatakan bahwa pembiayaan iklim diserahkan seluruhnya pada anggaran pemerintah. Saat ini, pemerintah berperan sebagai enabler condition yang berarti perlu peran pihak-pihak lain agar pembiayaan iklim bisa berjalan dengan baik.
Baca Juga: Menilik Sisi Lain Penilaian ESG: Apa Benar Menjadi Solusi?
Terdapat Bu Anggi Pertiwi, Planner for Environmental Affairs Directorate Bappenas yang fokus pada implementasi ekonomi sirkular sebagai upaya pembiayaan hijau. Diharapkan, handbook, module, dan model yang akan disusun dapat diselaraskan dengan roadmap ekonomi sirkular yang telah disusun oleh Bappenas.
Pak Asad Maken, Regional Specialist for Public Finance and Governance, UNDP Bangkok Regional Hub, juga hadir dalam kick-off meeting. Beliau membagikan pengalaman implementasi pembiayaan iklim di negara-negara lain. Indonesia sangat bisa mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman tersebut.
Baca Juga: Partisipasi Publik Dalam Perhelatan Formula E Jakarta
Keikutsertaan peserta juga tidak dilupakan. Beberapa tokoh penting juga hadir dalam pertemuan ini. Terdapat Pak Vivek Misra sebagai Regional PFM Expert UNDP Bangkok dan Bu Lumina Mentari selaku Expert Staff OPI DPR RI. Terdapat pula perwakilan BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) yang diharapkan dapat menyimak bahasan pertemuan dengan seksama. Diadakan sesi diskusi terbuka bersama peserta yang ingin memberikan tanggapan dan pertanyaan. Jalannya presentasi, tanggapan, serta diskusi diatur oleh Pak Yusdi Usman, Climate Finance Specialist, selaku moderator.
Menanti Peran Lebih dari Parlemen
Pertemuan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi yang lebih detail. Keikutsertaan parlemen berupa buah pikiran akan sangat membantu penyusunan dokumen pembiayaan iklim yang sedang dikerjakan. Akan lebih baik lagi, parlemen mendukung dalam implementasi perencanaan. Dengan begitu, pembiayaan publik yang berbasis isu perubahan iklim bisa diselenggarakan dengan baik dan tepat sasaran.
