Anwar Muhammad Foundation – Bersumber dari materi Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc. (Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Selaku Ketua Sekretariat Nasional SDGs) dalam Kajian Isu Strategis “Berlanjut atau Semrawut: Kupas Tuntas Transformasi Desa”.
Risiko Bagi Pencapaian Agenda SDGs 2030
Sistem perlindungan sosial, serta sistem ketahanan pangan dan bencana. Reformasi sistem tersebut dilakukan berdasarkan prinsip, tujuan, target, dan indikator SDGs untuk pembangunan yang inklusif, adil, berkelanjutan, dan tangguh di masa depan. SDGs adalah target ambisius yang hanya dapat tercapai melalui kemitraan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, parlemen, filantropi, pelaku usaha, akademisi, pakar dan media. Oleh karena itu, pemahaman akan SDGs menjadi penting dalam menyatukan aksi dalam mencapai SDGs melalui peran masing-masing.
Akan tetapi, yang menjadi tantangan hingga saat ini adalah pelokalan SDGs di Indonesia yang kurang maksimal. Hal ini terjadi karena pemahaman konsep, kerangka, dan prinsip belum merata di berbagai daerah sehingga pengarusutamaan SDGs di masyarakat belum optimal. Kemudian, pelibatan semua pihak untuk memastikan pelaksanaan prinsip ‘tidak ada satupun yang tertinggal’ belum maksimal. Selain itu, sinergi program kegiatan pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah dengan nonpemerintah belum sepenuhnya terjalin. Yang terakhir, pengukuran di tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan desa terbatas karena data belum sepenuhnya terbangun. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sangat diperlukan.
Baca Juga: Siap Mengambil Peran dalam Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah daerah secara umum berperan untuk memperkuat komunikasi, sosialisasi, dan advokasi; mendorong pengembangan dan peningkatan data; melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SDGs; serta memperkuat kerja sama dengan stakeholders terkait lainnya, seperti CSO, akademisi, serta filantropi, dan bisnis.
Dalam Sudut Pandang Pembangunan Berkelanjutan
Desa juga berperan dalam pencapaian SDGs transformasi desa yang selaras dengan upaya pencapaian SDGs akan menjadi basis kokoh mewujudkan Indonesia sebagai negara dan bangsa maju. Kontribusi dari Aksi SDGs Desa dapat terwujud bila terjadi sinkronisasi dan sinergi dengan RAD SDGs dan RAN SDGs, dan indikator yang diukur di tingkat desa mendukung pada pengukuran di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi 4 platform partisipatif yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi untuk melakukan percepatan pencapaian target SDGs.
Baca Juga: Transisi yang Adil dan Berkelanjutan
Strategi untuk mencapai transformasi desa dalam kerangka SDGs meliputi:
– Mengoptimalkan kemitraan multipihak dan sinergi kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.
– Meningkatkan integrasi SDGs ke dalam agenda pembangunan desa dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam RKPD, RENSTRA, OPD, dan Dokumen penganggaran Daerah dan Desa.
– Menyelaraskan perencanaan SDGs Desa dengan Rencana Aksi Daerah (RAD).
– Memastikan indikator SDGs Desa selaras dengan indikator nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
– Memastikan pembiayaan kegiatan pencapaian SDGs yang memadai sesuai dengan kewenangan serta kemitraan dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya.
