Anwar Muhammad Foundation – Ruang Bincang Isu Keplanologian (RUBRIK) HMP PL ITB Komisariat dan AMF memberikan banyak wawasan baru kepada para peserta. Narasumber-narasumber yang didatangkan memberikan ilmu dari perspektif yang berbeda-beda. Pemahaman yang didapatkan peserta pun luas dan kompleks. Topiknya tentang transportasi berkelanjutan juga mencakup sektor jalan tol yang merupakan infrastruktur yang beberapa waktu lalu masif dikembangkan di Indonesia.
Bagaimana Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Jalan Tol?
Pembicara ketiga dalam sesi webinar RUBRIK adalah Triono Junoasmono, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PUPR. Pemaparan dibuka dengan penjabaran terkait pengembangan rencana umum jaringan jalan tol jangka panjang yang ditargetkan mencapai 18.088 km pada 2050. Dengan dukungan dokumen RPJMN Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, akan direncanakan pembangunan 2.500 km jalan tol.
Narasumber kemudian melanjutkan dengan penjabaran isu-isu aktual terkait pokok diskusi dalam webinar. Salah satunya adalah pembelajaran lalu lintas selama pandemi covid-19 dan bagaimana mitigasi serta adaptasi pengusahaan jalan tol merespon hal ini.
Baca Juga : Hidrogen Hijau: Sumber Energi Alternatif Kurang Terjamah
Triono Junoasmono menjelaskan bahwa pandemi jelas membawa tekanan pada sektor transportasi. Data bahkan menunjukkan bahwa akumulasi lalu lintas di jalan tol selama 2020 mengalami penurunan hingga 40% dibandingkan dengan tahun 2019. Perubahan perilaku perjalanan timbul akibat adanya regulasi terkait pembatasan, penyekatan, maupun penutupan rute.
Berbagai Solusi Strategis Diupayakan untuk Menanggulangi Dampak Pandemi Terhadap Sektor Jalan Tol
Fasilitasi kendaraan logistik menjadi hal yang sangat penting dan harus tetap untuk diperhatikan walaupun kendaraan pribadi mengalami serangkaian pengaturan pembatasan. Selain itu, tinjauan khusus juga diberikan kepada sektor transportasi udara, kereta api, dan kelautan. Sektor-sektor transportasi tersebut mendapatkan tekanan besar, terlebih untuk transportasi penumpang. Dibutuhkan penataan ekosistem bisnis dan investasi yang lebih berkelanjutan. Hal ini bisa diwujudkan dengan serangkaian langkah mitigasi dan adaptasi.
(Sumber foto: paparan parasumber)
Langkah mitigasi dan adaptasi kemudian dijelaskan oleh Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR tersebut. Serangkaian mekanisme stimulus untuk pengusahaan jalan tol akibat pandemi covid-19 dilakukan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 22 Tahun 2020 tentang pemberian stimulus tersebut.
Pemerintah berupaya agar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dapat dilaksanakan dengan baik oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip bahwa dampak covid-19 ditanggung bersama oleh pemerintah dan masing-masing BUJT.
Baca Juga : Berbagi Perspektif Dampak Covid-19 Terhadap Mobilitas Publik
Selain itu, upaya adaptasi kebiasaan baru juga diterapkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam menjalankan peran-perannya. Hal tersebut diantaranya adalah pembiasaan teleworking, jam kerja yang fleksibel, contactless interaction, dan peningkatan transaksi non-tunai pada tol. Tidak hanya itu, pemanfaatan mobile application dalam menjalankan layanan transportasi juga diimplementasikan. Dalam isu pengembangan teknologi, pendepatan Intelligent Toll Road Systems (ITRS) juga diterapkan. ITRS berbasis big data analytics, internal business process development, infastructure management, serta asset management.
