Praktik Ekonomi Hijau Tuai Beribu Keuntungan

  • by
Praktik Ekonomi Hijau

Ditulis oleh Tim AMF, RIB, dan IAP2 Indonesia

Gaya hidup ‘hijau’ telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir dan menjadi konsep yang populer karena semakin banyak orang mengakui manfaat dari praktiknya. Seperti yang diketahui, dewasa ini berbagai negara dihadapkan pada masalah degradasi sumber alam, sumber daya energi, lingkungan, dan sumber daya pangan. Eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan semakin memperburuk lingkungan karena perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan. Sementara itu, ancaman perubahan iklim dan pemanasan global semakin mengurangi keberlanjutan bumi dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia di dunia.

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembagunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini, sekaligus dapat menjamin generasi berikutnya dalam hal pemenuhan kebutuhan (United Nations Division for Sustainable Development, 2007). Konsep ini tidak hanya berfokus pada isu-isu lingkungan, melainkan juga mencakup tiga lingkup kebijakan, yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia sudah dimulai sejak 1970-an, tetapi hingga sekarang masih cenderung fokus pada pembangunan ekonomi, bahkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Apabila pembangunan hanya berfokus pada sektor ekonomi dan mengabaikan lingkungan, upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari akan sulit dicapai.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, saat ini Indonesia sudah mulai mengembangkan pendekatan Ekonomi Hijau (Green Economy Approach). Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang berujung pada timbulnya permasalahan lingkungan. Sektor kehutanan dan gambut merupakan sektor yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, yakni mencapai 61% dari total emisi Indonesia. Akan tetapi, sektor dan gambut memiliki proses mitigasi lingkungan dengan biaya yang efisien.

Dalam Studi Penilaian Ekosistem Hutan (Forest Ecosystem Valuation Study) oleh CIFOR (2020), diungkapkan bahwa penerapan ekonomi hijau menyumbang lebih banyak manfaat bagi suatu negara dibandingkan praktik ekonomi tanpa kepedulian lingkungan. Adapun, ekonomi hijau merupakan paradigma ekonomi baru yang meminimalkan faktor kerusakan lingkungan dan diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa hutan sangat berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hutan adalah sumber perekonomian karena didalamnya terdapat pemenuh kebutuhan pangan, energi, dan bahan bangunan bagi kehidupan manusia selama ribuan tahun. Hutan berada di garis terdepan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih lestari. Dalam studi Penilaian Ekosistem Hutan, dijelaskan apabila Indonesia menerapkan ekonomi hijau, lapangan kerja bidang kehutanan pada 2030 diproyeksikan akan terbuka untuk 247.945 orang. Sementara itu, praktik ekonomi tanpa memperhatikan lingkungan hanya akan membuka lapangan kerja bidang kehutanan untuk 193.774 orang.

Tak hanya itu, penerapan ekonomi hijau juga dinilai dapat menekan emisi karbon. Penelitian ini mengungkapkan dengan penerapan ekonomi hijau, emisi karbon kumulatif yang dihasilkan selama 2015 hingga 2030 hanya 689 juta TCO2. Sementara, penerapan ekonomi secara biasa dapat menghasilkan 2.484 juta TCO2 dalam kurun waktu 2015 hingga 2030.

Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon

Dalam konteks perubahan iklim dan ekonomi hijau 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR). ICCSR ini memuat strategi sembilan sektor, yaitu kehutanan, energi, industri, transportasi, limbah, pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya air, dan kesehatan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim hingga tahun 2030 ke depan.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan komitmen penanganan perubahan iklim global pada COP21 di Paris, Desember 2015 yaitu akan mereduksi emisi GRK sebesar 29% (menggunakan kemampuan sendiri) dan sebesar 41% (jika mendapat dukungan internasional) dibandingkan dengan baseline tahun 2030. Komitmen tersebut diratifikasi melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change yang kemudian diterjemahkan dalam konsep Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Kementerian PPN/Bappenas memegang peranan penting untuk mengarusutamakan PPRK menjadi salah satu agenda prioritas nasional dalam RPJMN 2020 – 2024.

Pembangunan Rendah Karbon (PRK) adalah platform baru pembangunan yang diinisiasi PPN/Bappenas yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi SDA. Lebih lanjut, pada Maret 2019, Bappenas juga mengeluarkan laporan berjudul Pembangunan Rendah Karbon: Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia yang mengungkapkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan meningkat menjadi 6% per tahun hingga 2045 melalui mekanisme rendah karbon. Mekanisme rendah karbon dapat mengurangi emisi sebesar 43% pada 2030, lebih tinggi dari yang dijanjikan Indonesia dalam Perjanjian Paris dan dapat menjadi pendapatan ekspor baru bagi Indonesia.

Apabila Indonesia dapat melaksanakan mekanisme perdagangan karbon yang terintegrasi dan terkontrol melalui sarana perdagangan yang terorganisasi seperti bursa komoditas, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menuju ekonomi hijau lebih cepat daripada yang direncanakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *