Anwar Muhammad Foundation – Pemindahan ibu kota negara Indonesia bukan lagi merupakan topik yang baru. Pihak-pihak pro kontra sudah sejak lama saling beradu. Namun demikian, pemindahan ibu kota negara sejatinya ingin mencapai tujuan yang baik. Proses pelaksanaannya pun diupayakan dengan konsep berkelanjutan.
Ibu Kota Nusantara (IKN) dibangun dengan prinsip-prinsip untuk mewujudkan ibu kota negara yang berkelanjutan. Delapan prinsip IKN mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:
- Mendesain sesuai kondisi alam
- Bhinneka tunggal ika
- Terhubung, aktif, dan mudah diakses
- Rendah emisi karbon
- Sirkuler dan tangguh
- Aman dan terjangkau
- Kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi
- Peluang ekonomi untuk semua
Alam dan Lingkungan Hidup Kawasan IKN Tidak Boleh Dikesampingkan
(sumber foto: detik.net.id)
Pembangunan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Untuk itu, pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor alam. Pembangunan dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas lingkungan. Hal ini diupayakan dalam pembangunan IKN.
Kawasan pemerintahan IKN didesain dengan tetap menyediakan kawasan hijau sebesar lebih dari 75% total kawasan. Area tersebut dapat menyerap air hujan sehingga cadangan air tanah dapat terjadi. Pohon yang tumbuh di kawasan hijau juga dapat menyerap emisi gas rumah kaca. Selain itu, konstruksi bangunan kawasan pemerintahan IKN direncanakan berkonsep ramah lingkungan.
Baca Juga: Transformasi Digital Pasca Pandemi: Area 3T Perlu Perhatian
Menanggapi komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi, 100% kebutuhan energi IKN akan didukung oleh energi baru terbarukan. Hal ini juga diimbangi dengan efisiensi energi yang tinggi. Dalam hal ini, IKN memiliki target ambisius yaitu diwujudkannya net zero emissions pada tahun 2045.
Dalam aspek persampahan, IKN bertekad untuk mendaur ulang 60% timbulan sampah yang dihasilkan di tahun 2045. Hal ini memerlukan upaya ekstra sejak pengumpulan sampah hingga utilitas daur ulang sampah. 100% air limbah kawasan IKN direncanakan akan diolah dengan sistem pengolahan pada 2035.
Prinsip Keberlanjutan IKN dalam Aspek Sosial Ekonomi
Pemindahan ibukota Lingkungan sosial yang berkeadilan diharapkan tercipta dalam kawasan IKN. Bagaimana masyarakat dapat mendapatkan layanan sosial harus diperhitungkan. Semua permukiman direncanakan memiliki akses terhadap infrastruktur penting. Akses transportasi publik yang memadai juga harus diwujudkan. IKN bertekad untuk menyediakan akses yang universal dan inklusif bagi masyarakat.
Baca Juga: Partisipasi Publik Dalam Perhelatan MotoGP Mandalika 2022
Digitalisasi tidak luput dimasukkan dalam segala tindak-tanduk IKN. Target IKN berupa 100% konektivitas digital dan TIK untuk semua penduduk dan bisnis harus dipantau progresnya. IKN juga bertekad mewujudkan 0% kemiskinan pada 2035. Hal ini tentu tidak mudah dan membutuhkan upaya maksimal untuk mewujudkannya.
Baca Juga: Rusia Perang, Indonesia Berpotensi Merajai Perdagangan Nikel
Mengawal Proses Pembangunan IKN
Pemerintah dan pihak-pihak yang berkecimpung dalam pembangunan IKN wajib mewujudkan prinsip-prinsip IKN yang telah ditetapkan. Masyarakat harus rajin memantau progres pembangunan IKN agar berada di jalur yang benar. Lebih lanjut, masyarakat dapat berkontribusi dengan kapasitas masing-masing sehingga IKN dapat menjadi “Kota Dunia untuk Semua” tanpa merugikan siapapun.
