Skip to content

Urgensi Lokasi dan Aksi Ketahanan Iklim di Indonesia

AMF akan terus mempersuasi gerakan membangun lingkungan menjadi lebih baik. Salah satunya melalui pembangunan yang berketahanan iklim. Ketahanan iklim adalah tindakan antisipasi yang terencana ataupun spontan untuk mengurangi nilai potensi kerugian akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan risiko perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat di wilayah terdampak perubahan iklim. Dalam implementasinya, aksi ketahanan iklim baik dalam aspek perencanaan maupun pemantauan evaluasi, kegiatan ketahanan iklim dikelompokkan dalam Kegiatan Inti dan Kegiatan Pendukung. Kegiatan inti berupa kegiatan yang manfaatnya dapat dihitung dan dikonversi menjadi nilai rupiah, sehingga berkontribusi langsung pada capaian penurunan kerugian Produk Domestik Bruto (PDB) dampak perubahan iklim. Sedangkan, kegiatan pendukung berupa kegiatan yang tidak dapat secara langsung dikonversi dalam nilai rupiah (intangible), namun memiliki manfaat dapat menurunkan kerentanan maupun meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat dan lingkungan di wilayah terdampak.

Di Indonesia sendiri, ketahanan iklim difokuskan pada empat sektor terdampak, yakni sektor kelautan dan pesisir, sektor pertanian, sektor air, dan sektor kesehatan. Tujuan dari pembagian sektor ini adalah untuk panduan dan memberikan referensi lokasi dan aksi intervensi peningkatan ketahanan iklim dalam perencanaan pembangunan kepada K/L. Pertama, kegiatan ketahanan iklim Subsektor Kelautan terkait dengan peningkatan keselamatan pelayaran terutama kapal nelayan kecil (<10GT) dalam menghadapi ancaman peningkatan tinggi gelombang, yang mengurangi zona aman pelayaran kapal tersebut. Peningkatan keselamatan pelayaran dapat melalui peningkatan kapasitas kapal, penambahan akses informasi keselamatan kepada para nelayan, dan sebagainya.

Sedangkan kegiatan ketahanan iklim di Subsektor Pesisir terkait dengan perlindungan terhadap potensi penggenangan pesisir dan banjir rob yang diakibatkan oleh peningkatan tinggi muka laut di wilayah pesisir dengan tingkat kerentanan tinggi. Penggenangan di wilayah pesisir dapat berdampak pada kerugian dan kerusakan infrastruktur permukiman dan kawasan strategis lainnya, misalnya budidaya perikanan atau tambak (kerusakan bangunan tambak, kehilangan ikan akibat terbawa banjir, dan kematian ikan akibat air yang terlalu salin). Aksi ketahanan iklim di pesisir fokus pada peningkatan kesiapan permukiman pesisir dan kawasan budidaya di pesisir, yang mendukung kestabilan wilayah pesisir.

Kedua, kegiatan ketahanan iklim di Sektor Air fokus pada perlindungan ketersediaan air dan pencegahan maupun penanggulangan kekeringan, sehingga terhindar dari kelangkaan air. Aksi ketahanan iklim yang dapat dilakukan, yaitu konservasi di hulu Daerah Aliran Sungai, pembangunan infrastruktur tampungan air, dan lain-lain. Selain penurunan ketersediaan air dan kekeringan, banjir juga merupakan salah satu bahaya iklim, khususnya dalam aspek frekuensi kejadian dan kedalaman banjir. Aksi ketahanan iklim juga mempertimbangkan kerentanan wilayah terhadap banjir dan bagaimana penanggulangannya.

Ketiga, kegiatan ketahanan iklim di Sektor Pertanian fokus pada penanganan pengaruh dampak perubahan iklim terhadap produksi tanaman pangan, dalam hal ini padi. Pengaruh dampak perubahan iklim yang dimaksud adalah potensi perubahan pertumbuhan tanaman oleh kenaikan suhu dan perubahan curah hujan (iklim yang tidak lagi sesuai), yang berakibat pada penurunan hasil produksi. Selain perubahan dalam fisiologi tanaman, penurunan hasil produksi juga dapat disebabkan oleh kejadian kekeringan, banjir, dan gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT). Aksi adaptasi di sektor pertanian meliputi pemenuhan kebutuhan air tanaman, pengendalian banjir di sawah, dan lainnya melalui penerapan Climate Smart Agriculture yang mendukung kestabilan produksi dan ketahanan pangan.

Kemudian, di sektor keempat adalah sektor kesehatan. Kegiatan ketahanan iklim di sektor kesehatan fokus pada pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) penyakit yang dipengaruhi oleh iklim, yaitu Demam Berdarah Dengue (DBD), malaria, dan pneumonia. Aksi ketahanan iklim sektor kesehatan meliputi peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan, pencegahan, dan pengendalian KLB penyakit, dalam kerangka peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Dampak dari perubahan iklim tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan tingkat risiko yang berbeda-beda menurut tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas ketahanan iklim dari lingkungan dan masyarakat di dalamnya. Peningkatan ketahanan iklim ditujukan melalui kegiatan-kegiatan untuk menurunkan tingkat kerentanan dan meningkatkan kapasitas ketahanan iklim, sehingga mampu bertahan terhadap dampak dari perubahan iklim, yang dilaksanakan pada lokasi intervensi aksi ketahanan iklim. Lokasi intervensi aksi ketahanan iklim adalah lokasi terdampak perubahan iklim yang dikategorikan dalam 3 tingkatan prioritas, yaitu super prioritas, top prioritas, dan prioritas berdasarkan tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko bencana yang berpotensi terjadi. Lokasi prioritas dan aksi ketahanan iklim dalam Buku Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas ini berfungsi sebagai rujukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta lembaga non-pemerintah untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan ketahanan iklim dalam kerangka pembangunan nasional.

Komitmen Pemerintah Indonesia, khususnya dalam aspek perencanaan yang dijalankan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam upaya pembangunan berketahanan iklim menunjukkan sebuah konsistensi dan keseriusan. Menjadikan peningkatan ketahanan bencana dan iklim sebagai salah satu prioritas nasional adalah langkah nyata yang membutuhkan dukungan dari Kementerian/Lembaga lain. Langkah selanjutnya adalah bagaimana upaya pengarusutamaan RPJMN 2020-2024 dapat direspon K/L dalam penyusunan Renstra dan Renja. Perbaikan dan penyempurnaan kebijakan serta implementasi aksi ketahanan iklim nasional tidak hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan juga memerlukan koordinasi dan keterlibatan aktif dari semua elemen pembangunan, yaitu sektor swasta, mitra pembangunan, akademisi, LSM, dan masyarakat. (Tim AMF (Anwar Muhammad Foundation) dan RIB (Rumah Indonesia Berkelanjutan))

Author