TATA KELOLA
TATA KELOLA AMF
Untuk mencapai visi dan misinya, AMF membutuhkan tata kelola yang baik. Berikut merupakan tata kelola organisasi AMF
Pengambilan Keputusan Tertinggi
Tingkat yang paling tinggi dalam struktur adalah Ketua Dewan Pembina. Dewan Pembina berperan untuk memastikan berjalannya program kerja sesuai rencana yang sudah disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan.
Kepemimpinan
AMF dimpimpin oleh chairman yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pembina. Chairman akan memimpin jalannya operasional dan bisnis dari AMF.
Tata Kelola Pelayanan
Selama ini AMF banyak membantu pemangku kepentingan swasta untuk menerapkan dan mengintegrasikan praktik social governance ke dalam proses bisnis di Indonesia.
Pendekatan Pembangunan Sosial
AMF menggunakan empat pendekatan pembangunan sosial berdasarkan kebutuhan dan kapasitas AMF. Dengan mempertimbangkan masalah kesejahteraan sosial yang berkaitan erat dengan kemajuan suatu bangsa, AMF akan terus berkomitmen untuk melakukan upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
- Pendekatan filantropi/kedermawanan sosial, yang merupakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui kegiatan amal, Corporate Social Responsibility (CSR), dan berbagai bentuk filantropi lainnya.
- Pendekatan kerja sosial, yang merupakan pendekatan terorganisasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menerjunkan para profesional dalam mendukung program filantropi.
- Pendekatan administrasi sosial, yaitu pendekatan yang berupaya untuk mempromosikan dan memperkuat kesejahteraan sosial melalui penciptaan program dan layanan sosial.
- Pendekatan pembangunan sosial, yaitu pendekatan yang berfokus pada perubahan sosial yang direncanakan demi meningkatkan kehidupan masyarakat yang mencakup kesejahteraan perekonomian masyarakat.
SEGMENTASI PEMANGKU KEPENTINGAN
AMF telah memetakan pemangku kepentingan utama, terutama dari sektor pemerintah dan swasta yang kegiatannya berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, seperti hilangnya mata pencaharian masyarakat akibat proyek tertentu (PAPs). Untuk menghindari hal ini, pemangku kepentingan diimbau mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam perencanaan proyek serta menetapkan mitigasi untuk merehabilitasi dampak negatif. Tantangan utamanya adalah menyeimbangkan investasi proyek dengan risikonya. Pemangku kepentingan yang relevan dengan AMF meliputi industri pertambangan, energi terbarukan, pemerintah, mitra lembaga, masyarakat lokal, konsumen, dewan, dan pelaku bisnis.
