Anwar Muhammad Foundation – Keberlanjutan memiliki arti yaitu upaya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan ketersediaan kebutuhan generasi di masa yang akan datang. Hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia saat ini berlandaskan keberlanjutan. Hal ini dikarenakan degradasi lingkungan semakin marak terjadi. Kemungkinan alam untuk dapat menyediakan pemenuh kebutuhan bagi generasi di masa yang akan datang semakin kecil.
Salah satu sektor dalam kehidupan masyarakat yang mulai menerapkan prinsip berkelanjutan adalah pertanian. Proses pertanian membutuhkan sumber daya dan energi yang besar. Emisi yang dihasilkan pun tidak sedikit. Sektor pertanian mencakup 11% dari total emisi gas rumah kaca yang mendorong perubahan iklim. Maka dari itu, keberlanjutan mulai digalakkan pada sektor pertanian, terlebih sektor ini andil dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia berupa pangan.
Potensi Pertanian Berkelanjutan di Indonesia
(sumber foto: www.pexels.com)
Peluang investasi terhadap pertanian berkelanjutan cukup besar, terlebih di daerah Asia Tenggara. Hampir 57% dari total lahan di Asia Tenggara merupakan lahan pertanian. Namun, tidak semua lahan pertanian bersifat berkelanjutan. Potensi keuntungan yang didapatkan dari pertanian berkelanjutan di Asia Tenggara pada tahun 2030 diperkirakan sebesar 30 milyar USD. Potensi ini terdiri atas sektor pertanian presisi, penyediaan pupuk, pertanian kontrol lingkungan, serta jasa pertanian. Indonesia yang memiliki lahan pertanian besar tentu mendapatkan sebagian dari keuntungan ini.
Baca Juga: Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Pertanian
Pertanian berkelanjutan lebih membutuhkan tenaga kerja manusia atau labour-intensive dibandingkan dengan pertanian konvensional. Hal ini berarti bahwa semakin banyak pekerja yang dibutuhkan dalam usaha pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan diperkirakan membutuhkan pekerja 30% lebih banyak dibandingkan pertanian konvensional. Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar, bahkan terbesar ke-4 di dunia, menjadi lokasi yang sangat cocok untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan.
Produk Pertanian Berkelanjutan Mahal?
(sumber foto: Unsplash)
Produk pertanian berkelanjutan memiliki pekerjaan rumah yaitu harga yang belum terjangkau, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Namun, mahalnya harga bukan karena tanpa alasan. Harga yang lebih mahal dibandingkan dengan produk pertanian konvensional disebabkan oleh perawatan yang lebih repot dan suplai yang lebih sedikit.
Baca Juga: ESG atau Greenwashing? Bagaimana Cara Membedakan Keduanya?
Pertanian berkelanjutan tidak menggunakan bantuan-bantuan seperti pupuk kimia, biji modifikasi genetika, atau obat-obatan lain yang menjadikan perawatan lebih mudah. Hal ini menjadikan tanaman pertanian berkelanjutan membutuhkan perhatian yang lebih. Pekerja yang lebih ahli ataupun lebih banyak dibutuhkan untuk menunjang kualitas pertanian berkelanjutan yang baik. Maka dari itu, biaya untuk pemeliharaan lebih tinggi dibandingkan pertanian konvensional.
Tidak hanya itu, supplier produk pertanian berkelanjutan tidak sebanyak pertanian konvensional. Di Indonesia, masih terdapat sedikit usaha pertanian berkelanjutan. Hal ini dikarenakan ilmu, teknologi, dan sumber daya manusia yang paham akan pertanian berkelanjutan masih terbatas. Semakin sedikit produk di pasar, maka semakin tinggi harga produk tersebut.
Mainstreaming Pertanian Berkelanjutan di Indonesia
Seiring dengan meningkatnya permintaan produk pertanian berkelanjutan, harga produk akan semakin menurun. Untuk itu, penyadaran tentang pentingnya keberlanjutan bagi masyarakat harus digalakkan. Dengan begitu, semakin banyak masyarakat yang menjadi konsumen produk pertanian berkelanjutan. Harga produk akan semakin rendah di pasaran akibat semakin tingginya permintaan.
Baca Juga: Partisipasi Publik Dalam Perancangan Undang-Undang KUHP
Tidak hanya itu, regulasi terkait dengan pertanian berkelanjutan juga perlu disusun. Pemerintah perlu menunjukkan perhatian lebih kepada industrialisasi sektor pertanian. Regulasi yang disusun dapat mencakup aspek teknologi dan infrastruktur. Dengan regulasi yang tegas, pihak swasta juga dapat berkecimpung dalam isu ini dengan lebih mudah dan jelas.
