Pandemi menyebabkan krisis ekonomi di seluruh dunia. International Monetary Fund memprediksi krisis ekonomi berkepanjangan masih akan terjadi. Beberapa negara juga diperkirakan akan semakin tertinggal akibat pandemi Covid-19. Hal yang serupa juga terjadi di Indonesia. Deputi Bidang Ekonomi, Amalia A. Widyasanti, Ph.D Kementerian PPN/Bappenas, menjelaskan pada kuartal II tahun 2020 Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh negatif 5,32 persen secara tahunan. Selain itu pandemi Covid-19 juga menyebabkan 2,67 juta masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan.
Meski penemuan vaksin memberikan sentimen positif, tetapi pertumbuhan ekonomi yang rendah berpotensi besar menyebabkan kemiskinan ekstrim yang melanda jutaan masyarakat dunia. Untuk itu, para menteri keuangan dari negara anggota G20 akan mengadakan pertemuan untuk merancang strategi pemulihan ekonomi di tengah pandemi ini.
Sama seperti upaya negara anggota G20 merancang upaya pemulihan ekonomi, Indonesia juga membuat terobosan pemulihan ekonomi dengan gagasan Green Recovery atau Ekonomi Hijau. Menurut Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Medrilzam, secara prinsip, ekonomi hijau adalah model pembangunan yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Lebih rinci, gagasan ini terkoordinasi atas pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan, dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan.
Terobosan ide ini menganalisis ekonomi hijau akan bermanfaat dalam menciptakan peluang kerja baru (green jobs) dan investasi baru (green investment), mendorong pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon, dan meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup. Melalui pendekatan ekonomi hijau, pemerintah akan dapat memetakan sektor mana yang pantas mendapatkan stimulus untuk menghindari kekeliruan dalam menyalurkan stimulus.
Salah satu sektor yang harus menjadi perhatian pengembangan ekonomi hijau adalah sektor energi. Khususnya energi terbarukan yang masih sangat bisa dikembangkan. Kerja sama dengan multipihak yang bergerak di sektor ini harus dengan jelas menekankan bangkitnya perekonomian dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam hal kerja sama multipihak, AMF yang menjunjung nilai kolaborasi, aktif berperan serta dalam praktik pengembangan ekonomi hijau di Indonesia.
Skema ekonomi hijau membutuhkan model percontohan langsung agar dapat melihat gambaran penerapan yang nyata. Provinsi Jawa Barat menjadi region percontohan karena mereka telah siap memulai agenda Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) di tingkat provinsi. Berdasarkan kecocokan profilnya sektor industri, konstruksi dan pertanian Jawa Barat memang mengambil jatah paling besar terhadap semakin berkurangnya tutupan hutan dan tingginya penggunaan bahan bakar fosil. Aktivitas tersebut dengan signifikan meningkatkan emisi GRK di Jawa Barat. Dampaknya jelas terasa dengan terjadinya berbagai cuaca ekstrim dalam bentuk curah hujan tinggi, bencana hidrometeorologis, dan berkurangnya serapan air akibat alih fungsi lahan terjadi di Jawa Barat.
Sebagai provinsi percontohan PPRK, Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) setara 13,45 juta ton CO2 melalui kegiatan di sektor strategis seperti kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah. Sejak nota kesepahaman ditandatangani pada 2 April 2019, Provinsi Jawa Barat telah mulai menerapkan langkah-langkah sustainability dalam pembangunan dan industri manufaktur. Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan ada tujuh peluang yang menjadi fokus Provinsi Jawa Barat dalam memajukan ekonomi di tengah pandemi. Salah satunya adalah bisnis dan industri yang mengarah pada kerbelanjutan.
Beberapa langkah konkret yang dilakukan pemerintah Jawa Barat dalam hal ini antara lain mentransformasi lima pabrik plastik menjadi pabrik solar, menggunakan sampah kota menjadi bahan bakar pengganti batu bara yang sedang dibangun di kawasan Bogor dan beberapa daerah di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jabar juga telah memiliki rencana tidak lanjut dengan mengutamakan scientific-based policy untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dalam pelaksanaan, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat mendapatkan dukungan dari berbagai mitra. Pemerintah Jerman melalui Deutsche Geselichaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) serta lembaga-lembaga PBB di bawah konsorsium UN Partnership for Action on Green Economy (UN-PAGE) yang terdiri dari UNDP, ILO, UNIDO, UNEP dan UNITAR menyatakan komitmen untuk mendukung PPRK di Provinsi Jawa Barat. Dukungan akan terwujud dalam bentuk rangkaian kegiatan seperti peningkatan kapasitas, dukungan penyusunan kebijakan, penguatan komunikasi dan upaya integrasi kebijakan PPRK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat.
Kedepan, upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi Percontohan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia diharapkan dapat menarik dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan unsur pionir pembangunan rendah karbon di Indonesia. Masalah ekonomi dan lingkungan di Jawa Barat kiranya dapat menginspirasi daerah lain untuk menggali masalah yang sama dan menerapkan Ekonomi Hijau sebagai terobosan dalam pembangunan daerahnya di tengah pandemi. (Tim RIB, AMF dan IAP2 Indonesia).
Catatan:
RIB adalah Rumah Indonesia Bekelanjutan
AMF adalah Anwar Muhammad Foundation
IAP2 Indonesia adalah International Association for Public Participation
