Anwar Muhammad Foundation – Penyusunan kebijakan dan regulasi merupakan salah satu upaya penguatan aksi dalam mencapai suatu tujuan. Kebijakan bersifat mendasar, tegas, dan mengikat sehingga patut untuk dipatuhi. Pematuhan tersebut berujung pada diwujudkannya tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu, untuk mewujudkan suatu hal yang krusial, seperti ekonomi hijau, Indonesia perlu mengintegrasikannya dalam kebijakan serta regulasi.
Pentingnya Integrasi Ekonomi Hijau dalam Kebijakan dan Regulasi
(sumber foto: Unsplash)
Ekonomi hijau memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun lebih dari itu, ekonomi hijau bertujuan untuk meratakan pembangunan serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam ekonomi hijau, ekonomi merupakan salah salah satu komponen saja. Aspek sosial, terlebih lagi lingkungan, menjadi aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan.
Ekonomi hijau merupakan suatu sistem perekonomian yang saat ini urgen untuk diterapkan. Hal ini karena dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan semakin dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Menyusun inisiatif kebijakan ekonomi hijau akan dapat menjaga komitmen Indonesia untuk berkontribusi mengurangi dampak dari perubahan iklim.
Baca Juga: Mengecek Apakah Indonesia Mulai Menerapkan Ekonomi Hijau
Pengarusutamaan ekonomi hijau dalam kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa isu-isu lingkungan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Isu lingkungan dalam perekonomian tidak seharusnya menjadi isu sampingan, melainkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Konsiderasi isu pertumbuhan hijau juga bertujuan untuk memastikan bahwa upaya-upaya dikoordinasikan dan diintegrasikan lintas sektor dan kementerian.
Hal Penting dalam Kebijakan Ekonomi Hijau
Ekonomi hijau harus dapat mempertemukan beberapa tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat, kesetaraan antar generasi, serta keberlanjutan lingkungan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya keterlibatan dan kerja sama berbagai pihak, khususnya bersama masyarakat. Masyarakat merupakan subjek utama dalam perekonomian. Selain itu, kerja sama antar negara juga bisa dilakukan sehingga Indonesia dapat memetik pengalaman berharga dari negara yang sudah mewujudkan ekonomi hijau.
Baca Juga: Indonesia Ikut Menciptakan Sistem Penilaian ESG Perusahaan
Hal yang patut diperhatikan dalam menyusun kebijakan ekonomi hijau adalah periode waktu pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan dapat disusun untuk mencakup jangka waktu yang panjang yang dapat memfasilitasi lebih dari 2 generasi. Hal ini agar peran antar generasi dapat terlaksana secara utuh. Kesetaraan antar generasi juga harus bisa diwujudkan. Tidak hanya itu, kebijakan yang digunakan dalam jangka panjang dapat menghindari pengaruh dinamika politik yang tidak menentu.
Selama proses perencanaan, kebijakan ekonomi hijau harus diselaraskan dengan tujuan dan kebijakan lain. Hal ini agar seluruh kebijakan dapat mewujudkan tujuan masing-masing dan bahkan dapat saling mendukung. Penyesuaian dengan kebijakan lainnya juga bertujuan agar kebijakan tidak berlawanan dengan tujuan strategis nasional dan regional Indonesia.
Baca Juga: Peran Anak Muda Dalam Mewujudkan SDGs
Selain itu, dengan adanya keselarasan kebijakan ekonomi hijau dengan kebijakan lain, aksi yang dilakukan dapat terlaksana secara efektif. Hal ini juga akan menghindarkan perlawanan kelembagaan yang tidak perlu. Sekalipun terdapat kendala di tengah perjalanan, hal yang bisa dilakukan adalah dengan memodifikasi atau meningkatkan proses yang sudah dilakukan.
