Saatnya Indonesia Keluar dari Krisis Iklim Melalui Pendanaan Perubahan Iklim

Indonesia memiliki kerentanan yang cukup tinggi akan dampak perubahan iklim. Kerentanan tersebut tercermin melalui kenaikan peringkatGlobal Climate Risk Index (CRI) Indonesia selama dua dekade terakhir. Diproyeksikan pada tahun 2050 kerugian ekonomi yang terjadi akibat dampak perubahan iklim mencapai 1,4 persen dari nilai PDB saat ini. Menyadari risiko perubahan iklim yang semakin meningkat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, Pemerintah Indonesia melakukan usaha pengendalian perubahan iklim termasuk di antaranya membuat kebijakan-kebijakan untuk menangani masalah perubahan iklim.

    Tak hanya itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun dituntut untuk responsif dan adaptif terhadap isu dan tantangan tersebut. Sejak tahun 2016, Pemerintah Indonesia telah merancang mekanisme penganggaran yang baru dalam rangka merespon isu perubahan iklim. Mekanisme penganggaran itu dilakukan melalui penyediaan fitur penandaan anggaran perubahan iklim dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional. Implikasi dari penerapan penandaan anggaran perubahan iklim adalah terciptanya sistem yang terstruktur mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pemantauan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

Baru-baru ini, Kementerian Keuangan menyampaikan laporan ini berisi Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020 dan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim pada 11 daerah. Laporan tersebut diluncurkan melalui kegiatan “Dialog Publik: Pendanaan Publik Perubahan Iklim di Tingkat Nasional dan Daerah untuk Pencapaian NDC”, yang terselenggara secara daring pada 30 Maret 2021. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi perkembangan anggaran perubahan iklim dalam APBN tahun 2018-2020 berdasarkan hasil penandaan anggaran perubahan iklim yang dilakukan kementerian/lembaga.

Ada beberapa hal yang menarik saat laporan ini diluncurkan. Salah satunya adalah pernyataan dari Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang meminta pemerintah daerah ikut berkontribusi bersama pemerintah pusat melakukan pendanaan penanganan perubahan iklim. “Saya berharap pemerintah daerah akan memulai komitmen di dalam pendanaan climate change melalui APBD-nya,” katanya dalam acara daring Pendanaan Publik Perubahan Iklim di Tingkat Nasional dan Daerah untuk Pencapaian NDC.

Bagi masyarakat di daerah, isu lingkungan belum menjadi prioritas jika dibandingkan dengan masalah pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, pemerintah pusat melalui Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik diberikan kepada daerah untuk mendukung pemerintah daerah mengelola serta menangani sampahnya agar makin berkelanjutan dan ramah lingkungan. “Kita akan terus memperbaiki formulasi dan kebijakan transfer ke daerah sehingga akan makin memberikan dukungan kepada pemerintah daerah yang memiliki komitmen dan ownership untuk mengatasi tantangan perubahan iklim ini,” jelasnya.

Sri Mulyani berharap komitmen pendanaan dampak perubahan iklim juga ada dalam APBD, meski dari pemerintah pusat melalui APBN telah mendukung melalui mekanisme dan instrumen transfer ke daerah. Selanjutnya di tahun 2021, Dia memastikan pemerintah akan mulai program Regional Climate Budget Tagging (CBT) di level daerah yang akan diuji cobakan kepada 11 daerah di Indonesia. CBT merupakan transparansi untuk melihat konsistensi dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran aktivitas di bidang perubahan iklim. 

Menurutnya, jika daerah juga melakukan akuntabilitas transparansi untuk mendanai perubahan iklim, maka Indonesia menjadi negara yang mampu menjalankan komitmennya dalam mengatasi dampak perubahan iklim. 

Di kesempatan yang sama, Norimasa Shimamura, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, berharap bahwa laporan ini dapat menjadi sebuah milestone untuk semua, dalam meningkatkan sinergi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta semua pemangku kepentingan, untuk menciptakan ekosistem pendanaan berkelanjutan, melalui mekanisme penandaan anggaran perubahan iklim.

Krisis iklim semakin di depan mata. Indonesia jelas harus melakukan tindakan yang lebih serius dalam menanganinya. Kita berharap Indonesia bukan hanya berfokus untuk keluar dari pandemic Covid-19, melainkan juga fokus untuk keluar dari ancaman krisis iklim yang saat ini sedang melanda dunia. Ibarat kata pepatah, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. (Tim RIB dan AMF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *