Merespons RPJNM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020—2024, IAP2 Indonesia menyusun beberapa kertas kebijakan, salah satunya membahas Pembangunan Rendah Karbon sebagai Prioritas Nasional (PN) ke-6. Lima rekomendasi berdasarkan FGD (Forum Group Discussion) yang diselenggarakan oleh IAP2 Indonesia disusun ke dalam Kertas Kebijakan No. 01/KK/03/2021. Dalam kertas kebijakan yang berjudul “Penguatan Partisipasi Publik untuk Mendukung Kebijakan Low Carbon Development di Indonesia” disinggung tentang kebijakan pembangunan rendah karbon, baik dari sisi kebijakan maupun dari pelaksanaan.
Kertas kebijakan ini ditulis oleh Prof. Dr. Darmawan Salman selaku penasihat IAP2 Indonesia yang juga sebagai profersor sosiologi pertanian di Universtitas Hasanuddin; Alizar Anwar, MBA., PhD. Cand., selaku penasihat IAP2 Indonesia, Aldi Muhammad Alizar, S.E., sebagai Ketua IAP2 Indonesia, Board IAP2 Internasional, dan Chairman Anwar Muhammad Foundation, Dr. Cand. Yusdi Usman selaku Wakil Ketua IAP2 Indonesia dan CEO RUmah Indonesia Berkelanjutan, dan Ratih Damayanti, S.T., M.M. sebagai Wakil Ketua IAP2 Indonesia.
Beriringan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang selalu diangkat oleh AMF, kiat IAP2 Indonesia untuk memperkuat partisipasi dalam hal pembangunan rendah karbon juga mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, AMF mendukung penuh kertas kebijakan yang telah disusun tersebut.
Terdapat dua kebijakan pemerintah Indonesia yang menunjukkan komitmennya dalam pembangunan berkelanjutan, yakni komitmen dalam menurunkan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Target tersebut sudah tercantum dalam RPJMN 2020—2024. Artinya, secara teknokratis, pembangunan rendah karbon sudah menjadi bagian dari perencanaan nasional. Akan tetapi, secara politis, pendelatan ini dinilai lemah. Oleh karena itu, IAP2 Indonesia merumuskan beberapa rekomendasi, di antaranya sebagai berikut.
- Pemerintah perlu melakukan upaya yang lebih ambisius dalm pembangunan rendah karbon untuk mencapai target pengurangan emisi pada tahun 2030.
- Pemerintah perlu menyelesaikan hambatan-hambatan birokrasi, komunikasi, dan koordinasi lintas sektoral dan antarkementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.
- Isu pembangunan rendah karbon masih menjadi isu elitis dan hanya dipahami oleh elit-elit pemerintahan, sektor swasta akademisi dan organisai masyarakat sipil. Diperlukan upaya untuk membumikan pembangunan rendah karbon ini di semua lapisan masyarakat.
- Melihat tantangan yang sangat berat dalam transformasi pembangunan rendah karbon, maka partisipasi publik dalam bentuk green engagement/green collaboration perlu diperkuat. Bappenas sebagai leading dalam isu ini perlu memperkuat kolaborasi ini dengan berbagai pihak. Spektrum green engagement I (inform, consult, involve, collaborate) bisa digunakan sesuai konteks tantangan yang dihadapi dalam PRK.
- IAP2 Indonesia sebagai mitra strategis Bappenas dan sejumlah kementerian/lembaga membuka diri untuk membangun kolaborasi ini, dalam rangka mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat kebijakan pembangunan rendah karbon di Indonesia.
IAP2 Indonesia menekankan bahwa tantangan mengenai pembangunan rendah karbon dapat dilewati dengan memperkuat pertisipasi publik yang disebut oleh IAP2 Indonesia dengan green engagement/green collaboration dengan Bappenas sebagai pendukung utama isu ini. Kertas kebijakan tersebut menawarkan ruang lingkup kolaborasi hijau untuk memperkuat pembangunan rendah karbon kepada Bappenas, yaitu (1) Green co-define (2) Green co-create (3) Green co-working (4) Green co-branding (5) Green co-investment/financing, dan (6) Green co-knowledge.
Untuk mengakses Kertas Kebijakan No. 01/KK/03/2021, Silakan mengunjungi https://iap2.or.id/wp-content/uploads/2021/03/Kertas-Kebijakan-1_Penguatan-Partisipasi-Publik-untuk-Mendukung-Kebijakan-Low-Carbon-Development-di-Indonesia.pdf
