Anwar Muhammad Foundation – Kampanye #PeopleNotProfit yang dilakukan oleh sebagian masyarakat global dilakukan bukan tanpa alasan. Kegiatan bisnis yang menghasilkan profit besar seringkali tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan. Hal ini pun mendorong banyak masyarakat untuk menyuarakan pandangan mereka tersebut dengan aksi bertagar #PeopleNotProfit.
Salah satu upaya untuk menjadikan perekonomian bisa selaras dengan lingkungan, terutama oleh pemangku kepentingan, adalah dengan mengadakan regulasi lingkungan. Peraturan normalnya bersifat mengikat sehingga dapat secara aktif mencegah eksploitasi SDA. Namun nyatanya, banyak oknum yang mengelabui peraturan sehingga dapat menjalankan kegiatan ekonominya tanpa peduli terhadap kondisi alam yang rusak akibat kegiatan tersebut.
Beragam Jenis Regulasi Dapat Diterapkan
(sumber foto: Unsplash)
Terdapat beberapa jenis peraturan yang bisa ditegakkan dalam aktivitas ekonomi. Yang pertama yaitu instrumen berbasis pasar. Salah satu bentuk dari instrumen ini adalah seperti skema pasar karbon. Suatu perusahaan memiliki batasan emisi yang dapat dihasilkan. Bentuk instrumen lainnya bisa berupa pajak pencemaran serta biaya pemeliharaan lingkungan.
Regulasi secara langsung seperti pembatasan jumlah limbah yang dihasilkan wajib untuk diadakan. Hal ini membatasi pelaku ekonomi untuk semena-mena membuang luaran dari aktivitas ekonominya. Regulasi ini dapat diterapkan pada perusahaan kendaraan bermotor yang diharuskan memenuhi emisi standar. Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan air limbah juga harus mematuhi baku mutu air limbah yang sudah ditetapkan dengan regulasi.
Baca Juga: Mengapa Lingkungan Perlu Dipertimbangkan dalam Perekonomian?
Kebijakan juga bisa diartikan membangun infrastruktur yang mencegah alam terdampak oleh aktivitas perekonomian. Infrastruktur mitigasi bencana alam akibat ulah manusia harus disediakan oleh pihak yang berwenang. Hal ini memberikan jaminan keamanan sekalipun dampak terhadap alam terjadi juga. Contoh lain yang bisa diterapkan yaitu dengan pengadaan fasilitas kendaraan listrik bagi negara-negara yang sudah memasarkan kendaraan listrik.
Selain itu, peraturan bahkan bisa mengarah langsung kepada masyarakat. Contoh dari hal ini adalah adanya regulasi label hijau pada produk yang boleh dipasarkan. Untuk perusahaan manufaktur, pemerintah bisa mengintervensi dengan mendorong perusahaan menghasilkan produk yang ramah lingkungan.
Kebijakan Lingkungan Berimbas Pada Perekonomian
Kebijakan lingkungan ternyata dapat memberikan dampak kepada aspek ekonomi. Kebijakan lingkungan dapat meningkatkan inovasi dalam aktivitas bisnis. Berbagai pembatasan yang disyaratkan oleh kebijakan lingkungan akan mendorong pelaku bisnis untuk berpikir keras bagaimana keuntungan dapat dihasilkan sekalipun memperhatikan aspek lingkungan.
Baca Juga: Earth Hour: Mengurangi Emisi dengan Mematikan Lampu 1 Jam
Dalam aspek produktivitas, inovasi dan teknologi baru yang digunakan untuk mematuhi peraturan lingkungan bisa jadi belum memiliki efisiensi yang tinggi. Hal ini karena teknologi tersebut belum memiliki jam terbang yang tinggi. Kebijakan-kebijakan lingkungan yang terus dikeluarkan juga dapat menjadikan perusahaan-perusahaan dengan teknologi-teknologi baru disinsentif. Namun, ini semua benar jika hanya dilihat dari pandangan jangka pendek.
Kebijakan lingkungan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan lingkungan membuat perusahaan mengurangi biaya sumber daya. Hal ini dikarenakan untuk mematuhi standar lingkungan mereka harus meningkatkan efisiensi sumber daya. Perusahaan juga dapat menghasilkan produk yang lebih berdaya saing di pasar.
Baca Juga: Dampak Dari Isu Kenaikan Bahan Bakar Pertamax
Di sisi lain, kebijakan lingkungan dapat meningkatkan kenaikan harga produk yang telah mematuhi peraturan. Namun, hal ini berlaku jika kita melihatnya dengan perspektif jangka pendek. Secara jangka panjang, biaya untuk mematuhi peraturan lingkungan akan lebih kecil dibandingkan dengan biaya bisnis tanpa adanya pemahaman kebijakan lingkungan.
Sejatinya, regulasi lingkungan-ekonomi ini dapat menguntungkan kedua pihak. Dengan adanya peraturan, pencemaran bisa dicegah. Di sisi lain, dengan adanya batasan-batasan, pelaku ekonomi juga dapat beradaptasi dan memitigasi dampak krisis iklim terhadap bisnis yang dilakukan.
