Anwar Muhammad Foundation – Ekonomi hijau penting untuk diwujudkan sebagai sistem perekonomian nasional di Indonesia. Berbagai keuntungan bisa dipanen dengan ekonomi hijau. Pun kerugian dan risiko yang bisa terjadi akibat penerapan ekonomi konvensional bisa dihindari. Untuk itu, perlu suatu hal yang mengikat seperti kebijakan untuk bisa memegang komitmen nasional dalam mewujudkan ekonomi hijau. Namun, bagaimana cara untuk dapat mengintegrasikan ekonomi hijau melalui kebijakan pemerintah?
Mendefinisikan Kebijakan Ekonomi Hijau
(sumber foto: Unsplash)
Hal pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan tujuan diadakannya ekonomi hijau bagi suatu negara. Hal ini akan menentukan konsep ekonomi hijau seperti apa yang akan diterapkan. Menurut Carl Death, terdapat 4 konsep ekonomi hijau yang berkembang saat ini, yaitu Ketahanan Hijau, Pertumbuhan Hijau, Transformasi Hijau, dan Revolusi Hijau. Masing-masing memiliki metode serta aktor yang cukup berbeda, namun semuanya merupakan pendekatan untuk mewujudkan ekonomi hijau.
Indonesia diperkirakan menjadi penganut perjalanan mewujudkan ekonomi hijau mulai dari Ketahanan Hijau. Inti dari Ketahanan Iklim adalah bagaimana suatu negara mempersiapkan kapasitasnya untuk menghadapi dampak dari perubahan iklim dan dinamika perekonomian. Hal ini dapat dilakukan melalui proyek-proyek pemberdayaan masyarakat dan intervensi teknokratik.
Baca Juga: Integrasi Ekonomi Hijau dalam Kebijakan dan Regulasi
Setelah itu, Indonesia menerapkan Pertumbuhan Hijau yang banyak berfokus pada pasar dan investasi. Maka dari itu, terdapat implementasi penjualan karbon, internalisasi eksternalitas, pajak karbon, dan pajak bahan bakar. Upaya-upaya ini menjurus pada lingkungan yang dijadikan sebagai komoditas.
Indonesia juga bertekad untuk melakukan Transformasi Hijau untuk bisa mewujudkan ekonomi hijau. Hal ini dilakukan dengan transformasi berbagai hal, seperti teknologi, mode tata kelola, serta fokus industri. Maka, subjek utama dalam proses ini adalah perusahaan teknologi secara sektoral dan masyarakat sipil.
Menyelaraskan Kebijakan Ekonomi Hijau
Dalam menjalankan agenda ekonomi hijau, Indonesia tidak perlu memulai kembali usahanya dari awal. Indonesia hanya perlu menyesuaikan ulang inisiatif-inisiatif ekonomi hijau yang telah dilakukan agar dapat dijadikan sebagai fungsi pembangunan negara.
Penyesuaian ulang ekonomi hijau ke dalam kebijakan perlu dilakukan untuk jangka panjang. Kebijakan ekonomi hijau dapat dimasukkan ke dalam RPJMN. Dengan mengintegrasikan kebijakan tersebut dalam perencanaan jangka panjang, ekonomi hijau akan dapat tertanam lebih kuat sebagai pondasi perekonomian nasional. Pergantian kedudukan politik dan kepemimpinan pun tidak akan menggoyahkan ekonomi hijau yang sudah terimplementasi.
Mengkalibrasi Ulang Kebijakan Sektoral
Pemerintah harus memberikan ide tentang regulasi ekonomi hijau dengan langkah-langkah yang berbeda. Nantinya, parlemen akan menyaring peraturan mana yang bisa dipangkas dengan melihat langkah-langkah tersebut. Hal ini dilakukan dengan melakukan analisis cost-risk benefit sebagai kotra analisis regulasi yang dibuat oleh pemerintah.
Baca Juga: Mengapa Penting Menghitung Dampak ESG Secara Finansial?
Penciptaan inovasi juga harus didorong dalam parlemen dalam hal penganggaran dan pembuatan kebijakan ekonomi hijau. Hal ini didasari pada upaya yang akan dilakukan membutuhkan modal materi yang sangat besar. Parlemen dapat memberlakukan pengawasan anggaran secara lebih rinci dan mengarahkan perspektif hijau ke dalam anggaran masa depan.
Membangun Kembali Tata Kelola Kebijakan Ekonomi Hijau
Tata kelola kebijakan lingkungan yang selama ini dijalankan oleh Indonesia dapat dikatakan kurang efektif dan lemah. Pihak yang selama ini berwenang untuk mengatasi dan mengkoordinasi isu lingkungan yang kompleks kurang bisa menyusun kebijakan yang strategis. Selain itu, belum ada koordinasi yang baik dari pemangku kebijakan isu lingkungan.
Baca Juga: Variant Covid 19 Terbaru Membuat Kasus positif Kembali Naik
Saat ini, institusi pemerintahan seakan-akan berjalan sendiri-sendiri, menjalankan program-program lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini menjadikan hasil yang tercipta bersifat independen, kecil, dan tidak menyeluruh. Maka dari itu, perlu adanya suatu struktur yang didirikan khusus untuk mengkoordinasikan para menteri terkait isu yang sedang dihadapi. Struktur tersebut bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.
Adanya koordinator dalam proses koordinasi juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kebijakann tersebut aka berdampak pada kesejahteraan bersama. Maka dari itu, struktur yang mengkoordinasikan ini semua perlu mengikutsertakan masyarakat secara umum mengingat mereka adalah subjek dari proses. Selain itu, dengan koordinasi tujuan ekonomi hijau menjadi satu kepala, perjalanan mencapai ekonomi hijau pun dapat diukur ketercapaiannya dengan jelas. Dampak yang dihasilkan dari aksi-aksi pun dapat disatukan dan lebih terasa komprehensif.
