Anwar Muhammad Foundation – Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 (Group of 20) ke-17, Indonesia akan menjadi tuan rumah. Salah satu engagement group G20 adalah P20 (Parliamentary 20), pertemuan parlemen negara-negara G20 guna meningkatkan dukungan dalam mewujudkan target-target internasional. Untuk menyambut pertemuan P20 Oktober kelak, parlemen sebagai tokoh utama, wajib mempersiapkan diri sehingga agenda dapat terlaksana dengan baik.
Terdapat 4 isu prioritas P20 yang akan diusung dalam pembahasan. Isu pertama yaitu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Isu lainnya yaitu ekonomi inklusif dan masyarakat yang kuat. Parlemen yang efektif serta demokrasi yang kuat juga menjadi salah satu isu prioritas P20 tahun ini. Yang tidak kalah penting adalah isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Penguatan Kemitraan Parlemen dalam Menyambut P20
(sumber foto: dokumentasi AMF)
Pada Rabu, 20 Juli 2022, BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) menggelar diskusi bersama perwakilan tenaga ahli Alat Kelengkapan Dewan. Para tenaga ahli mewakili 9 komisi DPR, BKSAP, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Diskusi tersebut juga dihadiri para peneliti Pusat Penelitian Setjen DPR. Dalam menyelenggarakan diskusi, BKSAP berkolaborasi dengan UNDP Indonesia dan Anwar Muhammad Foundation (AMF).
Diskusi yang dilakukan bertujuan untuk membangun kerja sama antara BKSAP dengan stakeholders. Hal ini diperlukan untuk mendukung penguatan kemitraan parlemen dalam implementasi pendanaan perubahan iklim dan ekonomi sirkular. Upaya ini selaras dengan penyiapan parlemen dalam mengusung isu prioritas P20 terutama isu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.
Baca Juga: Siap Mengawal Integrasi Isu Iklim dalam Parlemen
Acara diawali oleh sambutan dari Pak Didi Hardiana, Head of Innovative Finance Lab, UNDP Indonesia. Beliau mengingatkan bahwa tema Stronger Parliament for Sustainable Recovery tidak diusung tanpa alasan. Parlemen berperan penting dalam mewujudkan pemulihan yang berkelanjutan akibat dampak perubahan iklim serta pandemi Covid-19. Tidak kalah penting, Pak Aldi Muhammad Alizar, Chair AMF, menyatakan bahwa diskusi yang dilakukan merupakan bentuk sinergi berbagai pihak.
Baca Juga: Naik Turun Implementasi ESG dalam Bisnis Perusahaan
Kepala Biro KSAP, Ibu Endah T. D. Retnoastuti, juga ikut hadir dalam kegiatan diskusi. Dalam sambutannya, beliau menyatakan bahwa parlemen berperan penting dalam memastikan negara untuk on track pada tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. Selain itu, Pak Inosentius, Kepala Badan Keahlian Setjen DPR memberikan sebuah ujaran yaitu “International diplomacy comes from home”. Maka, Indonesia perlu menyiapkan diri agar dapat berkontribusi menciptakan perubahan global ke arah yang lebih baik.
Menanti Climate Finance Handbook dan Circular Economy Adjusted Module
(sumber foto: dokumentasi AMF)
Dalam diskusi, disampaikan bahwa program ataupun pendanaan saat ini masih kurang pro terhadap isu perubahan iklim serta kurang tepat sasaran. Beberapa tenaga ahli juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar komisi, lembaga, dan sektor dalam memaksimalkan implementasi pendanaan iklim dan ekonomi sirkular. Hal ini karena isu perubahan iklim dan ekonomi sirkular begitu kompleks sehingga menyasar berbagai aspek.
Baca Juga: Partisipasi Anak Muda Dalam Perhelatan KTT Y20 Indonesia
Peserta diskusi berharap bahwa program yang dicanangkan oleh UNDP Indonesia dan AMF dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Hasil program harus tidak terbatas oleh kepengurusan parlemen. Dengan begitu, sekalipun DPR berganti pemain, handbook pendanaan iklim dan modul ekonomi sirkular sebagai luaran program tersebut masih tetap relevan digunakan.
