governansi

Dampak Penting, Risiko, Standar dan Perilaku

Pendekatan Pembangunan Sosial adalah proses perubahan sosial yang direncanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai pelengkap keseluruhan pembangunan ekonomi. Perubahan sosial adalah kebutuhan yang terjadi seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Perubahan sosial ini harus diarahkan secara terencana sehingga menjadi bagian integral dari pembangunan sosial di masyarakat.

Pembangunan sosial terkait erat dengan perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Perbedaannya adalah bahwa pembangunan sosial mencoba untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh komunitas daripada hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan sosial biasanya memiliki fokus yang kuat pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses terhadap kesehatan, layanan pendidikan dan pengembangan sektor ekonomi informal. Di Indonesia, upaya untuk memperkuat pembangunan sosial telah dilakukan oleh semua pihak selama beberapa dekade terakhir.

Selain peningkatan kesejahteraan sosial, pembangunan sosial juga sebagai strategi yang disengaja untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kolaborasi dan kemitraan pihak-pihak terkait dengan menggunakan berbagai pendekatan dan strategi, antara lain:

  1. Pendekatan filantropi/kedermawanan sosial, terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui kegiatan amal, Corporate Social Responsibility (CSR) dan berbagai bentuk filantropi lainnya.
  2. Pendekatan kerja sosial, yang merupakan pendekatan terorganisir untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menggunakan para profesional untuk mendukung program filantropi.
  3. Pendekatan administrasi sosial, yaitu upaya mempromosikan dan memperkuat kesejahteraan melalui penciptaan program dan layanan sosial.
  4. Pendekatan pembangunan sosial, seperti yang telah dijelaskan di atas, adalah proses perubahan sosial yang direncanakan untuk meningkatkan kehidupan seluruh masyarakat, dan yang melengkapi pembangunan ekonomi.

AMF menggunakan empat pendekatan pembangunan sosial di atas sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas dari AMF untuk saat ini dan di masa depan. Mempertimbangkan bahwa masalah kesejahteraan sosial terkait erat dengan kemajuan suatu bangsa, AMF akan terus berkomitmen untuk melakukan upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Prinsip Utama

Prinsip-prinsip utama yang digunakan oleh AMF adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diadopsi AMF dalam menjalankan organisasi yang memungkinkan para tenaga ahlinya memberikan kontribusi terbaik dengan perilaku yang terpuji dan sejalan dengan norma-norma kebaikan dari kehidupan yang hidup dalam organisasi dan masyarakat. Prinsip-prinsip utama yang digunakan oleh AMF adalah integritas, profesionalisme, tata kelola organisasi yang baik, praktik-praktik manajemen yang baik dan kolaborasi.

Integritas – Setiap karyawan AMF dalam beraktivitas harus mengedepankan kejujuran, menghindari korupsi dan manipulasi, selalu mengaplikasikan nilai moral yang baik dan memelihara kehormatan dan citra diri organisasi dan pemangku kepentingan.

Profesionalisme – Setiap karyawan AMF membawa kewajiban dan fungsinya secara profesional, yang memprioritaskan hal yang baik dan tepat serta berkomitmen hanya kepada kontribusi dan pekerjaan baik untuk perusahaan, klien, dan pemangku kepentingan.

Tata Kelola Perusahaan – AMF menciptakan sebuah sistem mekanisme dan proses yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara manajemen dan pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan menyediakan sebuah citra baik dan meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas dari AMF.

Praktik Manajemen Terbaik – AMF membuat kebijakan operasi standar dan prosedur untuk menyediakan panduan yang memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan dengan baik, dan dengan perbaikan yang terjadi dari yang sudah ditetapkan menuju pengembangan operasi yang dilakukan oleh organisasi AMF.

Kolaborasi – AMF sebagai sebuah organisasi membawa kegiatan-kegiatannya untuk menciptakan sebuah sistem kolaborasi yang partisipatif, baik secara internal atau di antara pemangku kepentingan. Sistem kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas organisasi dalam mengelola kemauan dan loyalitas karyawan, yang selaras dengan klien-kliennya dan para pemangku kepentingan. Demikian juga sebagai peningkatan produktivitas untuk mempercepat kegiatan operasi dan meningkatkan profit.

Tata Kelola Lembaga

Dalam menerapkan visi dan misi organisasi perlu didukung oleh tata kelola yang baik. Dengan tata kelola yang baik dapat mengoptimalkan keuntungan dan mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Tingkat yang paling tinggi dalam struktur adalah Ketua Dewan Direksi. Dewan Direksi memiliki peran untuk memastikan berjalannya program kerja sesuai rencana yang sudah disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan. Siapa pun yang ada di dalam struktur organisasi ikut turut aktif dalam mengembangkan organisasi guna mencapai tujuan sesuai visi dan misinya.

Selama ini AMF lebih banyak membantu pemangku kepentingan swasta untuk menerapkan dan mengintegrasikan praktik terbaik dari Social Governance ke dalam proses bisnis di Indonesia. Saat ini Keberlanjutan Korporasi telah menjadi paradigma baru dalam sistem manajemen bisnis perusahaan. Keberlanjutan perusahaan dapat didefinisikan sebagai model pendekatan dalam keselarasan berorientasi bisnis antara produksi dan layanan yang dihasilkan oleh organisasi bisnis dengan harapan pemangku kepentingan.

Personil AMF secara kelembagaan juga telah sering diminta oleh perusahaan nasional dan multinasional untuk membantu dalam mengembangkan dan mengintegrasikan praktik bisnis ke dalam laporan keberlanjutan perusahaan sesuai dengan peraturan nasional dan ketaatan internasional (diantaranya: The Equator Principles, World Bank Environmental and Social Framework (ESF), ADB Safeguard Policy, Global Reporting Initiative (GRI), dan lain sebagainya).

Pada tahun 2012, pekerjaan dimulai dengan satu karyawan tetap dan satu klien menggunakan jaringan dari pendiri. Pekerjaannya adalah melakukan penilaian (assessment) dan perencanaan.

Sampai dengan tahun 2017, AMF masih memanfaatkan hubungan jejaring personal pendiri untuk mendapatkan pekerjaan. Tiga karyawan permanen tetap AMF direkrut untuk tugas tertentu dalam rangka pembelajaran dan perencanaan.

Pada tahun 2018, pendiri AMF mulai fokus dalam usahanya untuk mengembangkan kewirausahaan  sosial (sociopreneurships). Kebijakan keuangan dan prosedur diperbaiki. AMF mulai memberikan layanan konsultasi dan pendampingan teknis pekerjaan pengembangan penghidupan yang berkelanjutan dalam beberapa tahun.

Pada tahun 2019, AMF merekrut enam karyawan tetap dan empat karyawan kontrak yang ditempatkan di lapangan, dua kantor proyek dan satu kantor pusat. Dua klien utama AMF adalah Supreme Energy dan MottMac Donald. Dalam melaksanakan pekerjaan dan usahanya AMF juga melakukan kolaborasi dan memberikan dukungan kepada IAP2 Indonesia, PT Mitra Rekayasa Keberlanjutan (PT. Mirekel) dan PT. Agrotech Lestari Internasional.

Daftar Pemangku Kepentingan

Kami memetakan beberapa daftar pemangku kepentingan, terutama terhadap perusahaan-perusahaan pemerintah maupun swasta yang dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan proyeknya memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, khususnya menyebabkan hilangnya sumber mata pencaharian bagi masyarakat (skala rumah tangga) yang terkena Dampak Proyek (Project Affected People – PAPs). Oleh karena itu, untuk menghindari kerusakan lingkungan, timbulnya konflik sosial, dan kesulitan jangka panjang yang parah terhadap masyarakat setempat, para pemangku kepentingan secara hati-hati merencanakan dan melaksanakan proyek dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan dan sosial. 

Tulisan untuk gambar: Menghadiri undangan pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai narasumber FGD mengenai Kemitraan Multi Pihak (KMP).

Mitigasi lingkungan dan dampak sosial perlu ditetapkan untuk mengurangi dan merehabilitasi dampak negatif proyek terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Mitigasi dampak lingkungan dan sosial dilakukan untuk memastikan perbaikan atau setidaknya memulihkan kondisi sosial dan ekologi. Tantangan utama yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan adalah bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara investasi proyek dengan risiko-risiko proyek tersebut yang dapat menimbulkan dampak buruk dan konflik sosial bagi masyarakat setempat.

Para Pemangku Kepentingan AMF adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri pertambangan, energi terbarukan dan perusahaan energi lainnya. Selain itu tentunya juga pemerintah, mitra lembaga, pegawai, masyarakat lokal, konsumen, anggota dewan, dan pelaku bisnis.

Gulir ke Atas